SOLID BERJANGKA JAKARTA - Bongkar pasang direksi PT Pertamina (persero) yang pemerintah lakukan dikhawatirkan akan mengganggu BUMN ini menjalankan salah satu fungsinya, yaitu menjaga ketahanan energi.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, bongkar pasang Direksi Pertamina akan berdampak pada keberlanjutan visi yang telah dibuat direksi sebelumnya yang tidak diteruskan atau diubah direksi baru.
"Keberlanjutan visi direksi sebelumnya dan yang baru," kata Marwan
Menurut Marwan, Pertamina merupakan perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu menjaga ketahanan energi. Jika visi yang telah dibuat direksi sebelumnya tidak diteruskan maka perusahaan yang akan jadi korban karena bongkar pasang direksi akan mengganggu keberlangsungan perusahaan.
Kemudia ini dikhawatirkan akan berujung pada ketahanan energi yang sudah dirancang akan terganggu.
"Kalau tidak sama, perusahaan jadi korban. Intinya ini perusahaan menyangkut hajat hidup orang banyak kepentingan harus dijaga, ketahanan energi harus dijaga. Bagaimana mau bertahan kalau direksinya diganti, itu ketahanan energi terancam," tutur dia.
Marwan mencontohkan, terganggunya ketahanan energi telihat pada pembangunan fasilitas pengolahan minyak (kilang) yang digalakan direksi terdahulu di awal pemerintahan kabinet kerja, saat ini melambat kemajuan pembangunannya.
Dia pun menyarankan, meski direksi mengalami bongkar pasang, tetapi visi dan kebijakan yang telah dicanangkan direksi tahun pertama untuk lima tahun seharusnya tetap dijalankan.
"Yang penting dari visi, kebijakan kemudian ke program visi yang dibuat direksi tahun pertama untuk lima tahun. Begitu baru jalan," tandasnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pertamina (Persero) kembali merombak susunan direksi perseroan. Dalam perombakan kali ini Pahala Nugraha Mansury diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Ignatius Tallulembang diangkat sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
Keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-242/MBU/09/2018, tertanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
RUPSLB ini juga memberhentikan dengan hormat Gigih Prakoso dan Arief Budiman.
"Perputaran Direksi ini merupakan penyegaran dalam rangka penguatan BUMN. Kami melihat ini sesuai kebutuhan serta kemampuan dari individu sendiri," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, Kamis (13/8/2018).
Sebelumnya atau tepatnya pada 28 Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno juga melakukan perombakan direksi Pertamina.
Dalam perombakan dua pekan lalu Menetri Rini mengangkat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Sebelumnya, Nicke adalah Plt Direktur Utama Pertamina.
Pada kesempatan tersebut, Menteri BUMN juga mengangkat dua pejabat lain di Pertamina. Darmawan Samsu sebagai Direktur Hulu dan Koeshartanto sebagai Direktur SDM. - SOLID BERJANGKA
sumber : liputan6
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, bongkar pasang Direksi Pertamina akan berdampak pada keberlanjutan visi yang telah dibuat direksi sebelumnya yang tidak diteruskan atau diubah direksi baru.
"Keberlanjutan visi direksi sebelumnya dan yang baru," kata Marwan
Menurut Marwan, Pertamina merupakan perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu menjaga ketahanan energi. Jika visi yang telah dibuat direksi sebelumnya tidak diteruskan maka perusahaan yang akan jadi korban karena bongkar pasang direksi akan mengganggu keberlangsungan perusahaan.
Kemudia ini dikhawatirkan akan berujung pada ketahanan energi yang sudah dirancang akan terganggu.
"Kalau tidak sama, perusahaan jadi korban. Intinya ini perusahaan menyangkut hajat hidup orang banyak kepentingan harus dijaga, ketahanan energi harus dijaga. Bagaimana mau bertahan kalau direksinya diganti, itu ketahanan energi terancam," tutur dia.
Marwan mencontohkan, terganggunya ketahanan energi telihat pada pembangunan fasilitas pengolahan minyak (kilang) yang digalakan direksi terdahulu di awal pemerintahan kabinet kerja, saat ini melambat kemajuan pembangunannya.
Dia pun menyarankan, meski direksi mengalami bongkar pasang, tetapi visi dan kebijakan yang telah dicanangkan direksi tahun pertama untuk lima tahun seharusnya tetap dijalankan.
"Yang penting dari visi, kebijakan kemudian ke program visi yang dibuat direksi tahun pertama untuk lima tahun. Begitu baru jalan," tandasnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pertamina (Persero) kembali merombak susunan direksi perseroan. Dalam perombakan kali ini Pahala Nugraha Mansury diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Ignatius Tallulembang diangkat sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
Keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-242/MBU/09/2018, tertanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
RUPSLB ini juga memberhentikan dengan hormat Gigih Prakoso dan Arief Budiman.
"Perputaran Direksi ini merupakan penyegaran dalam rangka penguatan BUMN. Kami melihat ini sesuai kebutuhan serta kemampuan dari individu sendiri," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, Kamis (13/8/2018).
Sebelumnya atau tepatnya pada 28 Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno juga melakukan perombakan direksi Pertamina.
Dalam perombakan dua pekan lalu Menetri Rini mengangkat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Sebelumnya, Nicke adalah Plt Direktur Utama Pertamina.
Pada kesempatan tersebut, Menteri BUMN juga mengangkat dua pejabat lain di Pertamina. Darmawan Samsu sebagai Direktur Hulu dan Koeshartanto sebagai Direktur SDM. - SOLID BERJANGKA
sumber : liputan6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar